Oleh: Digo Cahya Putra dan Yan Fajar Simanjuntak
MUARO JAMBI – Tanah bukan sekadar tempat untuk mendirikan rumah atau menjalankan aktivitas ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, tanah merupakan sumber kehidupan, tempat menggantungkan masa depan keluarga, sekaligus aset yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, bagaimana jika tanah yang dijanjikan oleh negara kepada masyarakat justru menjadi sumber konflik akibat persoalan administrasi pertanahan yang tidak kunjung terselesaikan?
Persoalan inilah yang terjadi di Desa Gambut Jaya SP4, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Konflik lahan yang berlangsung sejak sekitar 2008–2009 tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola pertanahan, khususnya mengenai tumpang tindih antara program redistribusi tanah dan program transmigrasi swakarsa mandiri.
Persoalan ini melibatkan sekitar 200 kepala keluarga transmigran yang hingga bertahun-tahun belum memperoleh seluruh hak atas lahan usaha yang menjadi bagian dari program penempatan mereka. Ironisnya, tanah yang sebelumnya dipersiapkan sebagai kawasan pencadangan transmigrasi justru sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program redistribusi tanah kepada pihak lain.
Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin dua kebijakan pemerintah yang sama-sama bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat justru menimbulkan konflik kepemilikan atas objek tanah yang sama?
Ketika Kebijakan Negara Saling Bertabrakan
Berdasarkan informasi Kementerian Transmigrasi, persoalan Gambut Jaya berawal dari adanya pencadangan kawasan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Namun, dalam perkembangannya, sebagian lahan yang dipersiapkan untuk kawasan transmigrasi masuk ke dalam program redistribusi tanah pada 2008, sementara program transmigrasi swakarsa mandiri dilaksanakan pada 2009.
Akibatnya, muncul tumpang tindih penguasaan dan administrasi pertanahan. Masyarakat transmigran yang datang melalui program pemerintah tidak memperoleh seluruh lahan usaha sebagaimana yang direncanakan.
Dalam persoalan ini, yang patut dikritisi bukan hanya konflik antara masyarakat yang menguasai tanah, melainkan juga bagaimana koordinasi antarinstansi pemerintah dapat menghasilkan dua kebijakan yang saling berbenturan.
Pemerintah seharusnya memastikan status dan ketersediaan tanah terlebih dahulu sebelum melaksanakan program redistribusi maupun penempatan transmigran. Sebab, ketika suatu bidang tanah telah dicadangkan untuk kepentingan program tertentu, data dan status hukumnya harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Jika pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara cermat, masyarakat pada akhirnya harus menanggung akibat dari lemahnya koordinasi dan administrasi pemerintah.
Sertifikat Tanah Bukan Sekadar Selembar Kertas
Dari perspektif hukum agraria, kasus Gambut Jaya memperlihatkan pentingnya kepastian hukum atas hak tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 19, mengatur bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum.
Sertifikat hak atas tanah memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat tidak boleh dilakukan tanpa pemeriksaan yang cermat terhadap riwayat tanah, status penguasaan, serta dasar hukum yang melatarbelakanginya.
Permasalahannya, apabila suatu sertifikat kemudian ditemukan memiliki cacat administrasi, apakah pemegang sertifikat harus langsung kehilangan haknya?
Tentu tidak sesederhana itu. Dugaan cacat administrasi harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku. Pembatalan hak atau sertifikat juga harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sah, dengan tetap memperhatikan hak pihak-pihak yang berkepentingan.
Di sinilah prinsip kepastian hukum harus diterapkan secara seimbang. Hak masyarakat transmigran perlu dilindungi, tetapi masyarakat pemegang sertifikat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran juga tidak boleh dirugikan secara sewenang-wenang.
Temuan 67 Bidang Tanah: Apakah Penyelesaian Sudah Benar-Benar Tuntas?
Perkembangan penting muncul pada 29 Juni 2026 ketika Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi melaksanakan gelar perkara akhir.
Berdasarkan hasil penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, dan survei lapangan, ditemukan 67 bidang tanah yang berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 bidang tanah dengan luas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum karena ditemukan adanya cacat administrasi. Sementara itu, 17 bidang tanah dengan luas sekitar 24,53 hektare dinyatakan tidak ditemukan cacat administrasi sehingga tetap memperoleh perlindungan hukum.
Hasil tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemerintah mulai melakukan pemeriksaan secara lebih terarah dan tidak menyamaratakan seluruh pemegang sertifikat.
Namun, rekomendasi untuk menindaklanjuti 50 bidang tanah tidak boleh langsung diartikan bahwa seluruh sertifikat tersebut sudah resmi dibatalkan. Masih diperlukan tindakan administratif dan hukum sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.
Bahkan, dalam pemberitaan Kementerian Transmigrasi pada 20 Oktober 2026, Gambut Jaya masih disebut sebagai salah satu contoh persoalan pertanahan kawasan transmigrasi yang membutuhkan penyelesaian melalui koordinasi lintas instansi, verifikasi, dan penyelarasan data pertanahan.
Artinya, masyarakat tidak cukup hanya diberikan kabar bahwa perkara telah menemukan titik terang. Mereka membutuhkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung dalam bentuk kepastian hak atas tanah.
Negara Tidak Boleh Lepas Tangan atas Kesalahan Administrasinya
Persoalan Gambut Jaya seharusnya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Negara tidak cukup hanya membentuk tim, mengadakan rapat koordinasi, atau melakukan peninjauan lapangan. Seluruh proses tersebut harus menghasilkan keputusan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikat, pemerintah harus berani menyelesaikannya melalui mekanisme hukum yang tepat. Sebaliknya, apabila terdapat bidang tanah yang penerbitan sertifikatnya terbukti sah, hak pemegangnya wajib dihormati.
Pemerintah juga perlu memastikan bagaimana pemulihan hak masyarakat transmigran akan dilaksanakan. Apakah melalui penataan kembali tanah yang dicadangkan, penyediaan lahan pengganti, atau mekanisme penyelesaian lain yang sah dan adil bagi semua pihak?
Pertanyaan tersebut penting karena penyelesaian konflik agraria tidak boleh berhenti pada pembatalan dokumen administrasi. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat memperoleh hak yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan mereka.
Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menunggu Haknya
Hampir 17 tahun merupakan waktu yang sangat panjang bagi masyarakat untuk menunggu kepastian atas tanah yang menjadi bagian dari program pemerintah. Selama waktu tersebut, persoalan tanah bukan hanya menghambat kepastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian keluarga.
Kasus Gambut Jaya memperlihatkan bahwa persoalan agraria tidak selalu disebabkan oleh perebutan tanah antarmasyarakat. Terkadang, persoalan justru muncul karena kebijakan pemerintah yang tidak terkoordinasi dengan baik, lemahnya pengawasan, serta ketidaksesuaian administrasi pertanahan.
Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian akibat persoalan yang seharusnya dapat dicegah melalui tata kelola pertanahan yang baik.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Gambut Jaya tidak seharusnya diukur dari banyaknya rapat yang telah dilaksanakan atau dokumen yang telah diperiksa. Keberhasilan tersebut harus diukur dari apakah masyarakat benar-benar memperoleh kepastian hukum dan hak atas tanahnya.
Sebab, ketika negara menjanjikan tanah kepada rakyat, negara juga harus bertanggung jawab memastikan janji tersebut tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan. Tanah adalah hak, kepastian hukum adalah kewajiban negara, dan keadilan tidak boleh terus ditunda.
Penulis adalah: Mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum
