Oleh: MUHAMMAD AL IHSAN ERLINANSYAHMahasiswa Ilmu Hukum Universitas Jambi
Tanah bukan sekadar benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Bagi sebagian masyarakat, tanah merupakan tempat tinggal, sumber penghidupan, warisan keluarga, sekaligus bagian dari sejarah kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap persoalan mengenai kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Persoalan inilah yang dapat kita lihat dalam sengketa tanah pembangunan Jambi Business Center (JBC) di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.
Rencana pembangunan Jambi Business Center (JBC) pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek yang direncanakan menjadi kawasan pusat bisnis dan perdagangan tersebut berdiri di atas lahan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Kawasan ini memiliki luas sekitar 7,3 hektare dan berada di lokasi strategis Jalan Kapten Pattimura, Simpang Mayang, Kota Jambi.
Namun, di balik rencana pembangunan tersebut, muncul persoalan mengenai status kepemilikan tanah. Keluarga yang mengaku sebagai ahli waris dari keluarga Ibrahim mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan dokumen kepemilikan lama. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset pemerintah daerah.
Persoalan ini kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak investor yang akan mengembangkan kawasan JBC.
Awal Mula Sengketa: Klaim Kepemilikan Tanah yang Berbeda
Persoalan sengketa tanah JBC mulai menjadi perhatian publik ketika Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan pembangunan kawasan bisnis di atas lahan bekas kantor Dinas Peternakan. Pada 2014, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan investor untuk merealisasikan pembangunan tersebut melalui skema Build Operate Transfer (BOT), yaitu sistem bangun guna serah dalam jangka waktu tertentu.
Rencana pembangunan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena muncul klaim dari keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah. Keluarga tersebut menyatakan bahwa tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan JBC merupakan tanah milik keluarga mereka yang didasarkan pada dokumen kepemilikan terdahulu.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jambi tetap mempertahankan pendiriannya bahwa tanah tersebut merupakan milik pemerintah daerah. Perbedaan klaim inilah yang kemudian membawa persoalan tersebut ke jalur pengadilan.
Pada tahap awal, sengketa ini memperlihatkan persoalan klasik dalam bidang pertanahan, yaitu adanya perbedaan dasar penguasaan dan klaim kepemilikan atas suatu bidang tanah. Di satu pihak terdapat masyarakat yang mengaku memiliki hak berdasarkan dokumen lama, sedangkan di pihak lain terdapat pemerintah yang mempertahankan status tanah sebagai aset daerah.
Perjalanan Perkara di Pengadilan
Sengketa tanah JBC kemudian memasuki proses peradilan. Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 27 Juni 2016, Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan bahwa perkara tersebut telah melalui proses di Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.
Dalam proses tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jambi menyatakan tanah yang disengketakan merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Pihak penggugat yang tidak menerima hasil putusan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Jambi yang diberitakan pada 2016, status kepemilikan tanah tersebut telah dinyatakan sebagai milik pemerintah daerah melalui putusan berkekuatan hukum tetap.
Setelah memperoleh kepastian hukum dari putusan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berencana melakukan pengosongan lahan dan melanjutkan pembangunan JBC. Proyek tersebut direncanakan melibatkan investor dengan nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun dan menggunakan sistem kerja sama BOT selama 30 tahun.
Meskipun demikian, persoalan tanah JBC ternyata belum sepenuhnya berhenti.
Sengketa Kembali Muncul: Gugatan Tahun 2022
Pada November 2022, persoalan kepemilikan tanah JBC kembali mencuat setelah seorang penggugat bernama Maryam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor perkara 166/Pdt.G/2022/PN Jmb.
Dalam gugatan tersebut, Maryam menggugat Gubernur Jambi, dengan PT Putra Kurnia Properti sebagai turut tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi sebagai turut tergugat II. Penggugat mendasarkan tuntutannya pada dokumen jual beli di bawah tangan antara Djamaludin dan Hanidah binti Muhammad Sholeh tertanggal 7 Januari 1924. Melalui gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 73.000 meter persegi atau 7,3 hektare di kawasan Jalan Kapten Pattimura, Simpang Mayang, Kota Jambi.
Tidak hanya meminta pengakuan kepemilikan, penggugat juga meminta ganti rugi materiil sebesar Rp730 juta dan kerugian immateriil sebesar Rp100 miliar. Selain itu, penggugat meminta agar kerja sama pembangunan JBC antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT Putra Kurnia Properti dibatalkan.
Menanggapi gugatan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan bahwa perkara kepemilikan tanah sebelumnya telah dimenangkan pemerintah hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemerintah juga berpandangan bahwa gugatan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas ne bis in idem, yaitu prinsip bahwa perkara yang sama dengan para pihak dan dasar yang relevan tidak dapat diperiksa kembali setelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, pihak investor menyampaikan bahwa persoalan kepemilikan tanah merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan pihaknya bertugas melaksanakan pembangunan.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa meskipun sebelumnya telah terdapat putusan pengadilan yang menguntungkan pemerintah, masih terdapat upaya hukum lain dari pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.
Perkembangan Terbaru: Sengketa Kembali Menjadi Perhatian pada 2026
Persoalan JBC kembali memperoleh perhatian publik pada April 2026. Pemberitaan Warta Pembaruan pada 15 April 2026 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jambi menggelar pemeriksaan setempat atau descente untuk melihat secara langsung objek tanah yang menjadi sengketa.
Dalam pemberitaan tersebut, Khoiryah dan Mariam disebut sebagai pihak yang mengajukan klaim atas tanah yang mereka yakini merupakan bagian dari warisan keluarga. Mereka menyampaikan bahwa tanah tersebut sebelumnya hanya dipinjamgunakan oleh Dinas Peternakan, bukan diserahkan kepemilikannya kepada pemerintah.
Pihak keluarga juga menyampaikan klaim bahwa tanah yang mereka persoalkan memiliki luas lebih besar, tetapi sekitar 2,8 hektare menjadi objek gugatan dalam pemeriksaan tersebut.
Pemeriksaan setempat ini menjadi penting karena hakim dapat melihat secara langsung kondisi fisik tanah, batas-batas objek sengketa, serta mencocokkannya dengan dokumen yang diajukan para pihak. Namun, perlu ditegaskan bahwa pernyataan mengenai riwayat penguasaan dan kepemilikan tersebut merupakan klaim pihak penggugat, bukan fakta kepemilikan yang telah diputuskan oleh pengadilan.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan JBC masih menyisakan pertanyaan hukum yang perlu dijawab secara objektif. Terlebih, sampai dengan pemberitaan yang ditemukan pada April 2026, belum dapat dipastikan adanya putusan akhir terbaru yang menyelesaikan seluruh persoalan tersebut.
Ketika Pembangunan Tidak Boleh Mengabaikan Keadilan
Jika dilihat dari sudut pandang hukum, sengketa tanah JBC memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi. Pembangunan memang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah. Namun, pembangunan juga harus berjalan berdasarkan hukum serta menghormati hak-hak masyarakat.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengelola tanah dan sumber daya alam.
Artinya, penguasaan negara atas tanah bukanlah kewenangan tanpa batas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pertanahan dilakukan sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat yang memiliki hak secara sah.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah. Dalam konteks sengketa JBC, persoalan dokumen lama, riwayat penguasaan tanah, batas-batas bidang tanah, serta status aset pemerintah harus diperiksa secara cermat.
Menurut saya, terdapat beberapa persoalan penting yang patut menjadi perhatian dalam kasus ini.
Pertama, pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka dasar hukum penguasaan tanah yang menjadi lokasi pembangunan JBC. Status sebagai aset pemerintah tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan pejabat, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen dan riwayat administrasi pertanahan yang sah.
Kedua, klaim masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris juga harus diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen lama tidak boleh langsung dianggap benar, tetapi juga tidak boleh diabaikan hanya karena usianya sudah puluhan tahun. Keaslian dokumen, hubungan hukum para pihak, riwayat peralihan hak, dan kesesuaian objek tanah harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
Ketiga, pemerintah tidak boleh menganggap bahwa persoalan pertanahan selesai hanya karena proyek pembangunan telah berjalan atau investasi telah ditanamkan. Investasi memang penting, tetapi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Di sinilah pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga tersebut harus memastikan bahwa data pertanahan, peta bidang, batas tanah, dan dokumen kepemilikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketidakjelasan administrasi pertanahan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jangan Biarkan Hukum Hanya Berpihak kepada Kepentingan yang Lebih Kuat
Ada satu hal yang menurut saya perlu direnungkan dari sengketa tanah JBC: apakah pembangunan yang disebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah sudah cukup memperhatikan persoalan keadilan bagi masyarakat?
Pertanyaan ini bukan berarti pemerintah pasti bersalah atau masyarakat yang mengajukan gugatan pasti benar. Justru dalam negara hukum, setiap pihak memiliki kedudukan yang harus dinilai berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan contoh dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Ketika pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sengketa tanah, pemerintah tidak cukup hanya mempertahankan kepentingannya, tetapi juga harus memastikan proses penyelesaian berlangsung secara transparan dan tidak mengabaikan hak warga negara.
Begitu pula dengan masyarakat. Setiap klaim kepemilikan harus disertai bukti yang jelas dan ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang justru memperkeruh keadaan.
Menurut saya, persoalan JBC tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pertarungan antara pemerintah dan ahli waris. Lebih dari itu, kasus ini merupakan ujian terhadap bagaimana prinsip negara hukum diterapkan dalam persoalan agraria. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena menganggap bahwa kepentingan investasi dan pembangunan selalu lebih diutamakan dibandingkan hak-hak mereka. Sebaliknya, jangan pula pembangunan daerah terhambat oleh klaim kepemilikan yang tidak memiliki dasar pembuktian kuat.
Pembangunan Harus Berjalan Bersama Keadilan
Sengketa tanah Jambi Business Center menjadi pengingat bahwa persoalan pertanahan bukanlah masalah sederhana. Di balik sebidang tanah terdapat sejarah penguasaan, hubungan hukum, kepentingan ekonomi, dan hak masyarakat yang harus dihormati.
Pemerintah Provinsi Jambi perlu menunjukkan keterbukaan dalam menjelaskan status hukum tanah JBC. BPN juga harus memastikan keakuratan data pertanahan, sementara lembaga peradilan harus memberikan putusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah tanpa tekanan dari kepentingan mana pun.
Apabila seluruh proses telah ditempuh sesuai hukum, setiap pihak juga harus menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tetap memperhatikan apakah perkara yang muncul kemudian benar-benar merupakan perkara yang sama atau memiliki dasar dan objek yang berbeda.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari berdirinya gedung-gedung megah, besarnya nilai investasi, atau meningkatnya aktivitas ekonomi. Pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana negara mampu melindungi hak masyarakat dan memberikan rasa keadilan.
Pembangunan yang besar belum tentu mencerminkan kemajuan apabila di dalam prosesnya masih menyisakan persoalan keadilan. Tanah boleh menjadi objek pembangunan, tetapi hak masyarakat
dan kepastian hukum tidak boleh menjadi korbannya.
