Hilang Sikap Keadilan dan Ketertiban di Negara Hukum

Dalam konteks ketertiban, hukum adalah alat utama untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara. Namun seringkali kita melihat kurang konsistennya aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus pidana dan pelanggaran lalu lintas. Misalnya, terdapat ketidakpastian mengenai penerapan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, terutama jika mereka mempunyai kekuatan politik atau finansial. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Hilangnya keadilan dan ketertiban di Indonesia  sangat mengkhawatirkan. Kedua aspek ini merupakan landasan terpenting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional serta menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh warga negara di hadapan hukum.Hilangnya ketertiban pertama kali terlihat pada meningkatnya angka kriminalitas, pelanggaran lalu lintas, dan konflik sosial di berbagai daerah.

Hal ini menimbulkan suasana ketidakpastian dan kegelisahan di masyarakat, sehingga dapat menghambat pembangunan dan investasi. Sementara itu, permasalahan keadilan juga semakin memburuk.Ketimpangan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu penyebab utamanya. Selain itu, lambatnya proses peradilan dan meluasnya korupsi semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintah.

Di sisi lain, permasalahan keadilan terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mengakses sistem peradilan tanpa prasangka. Ada banyak faktor yang mempengaruhi akses terhadap keadilan, termasuk kemampuan keuangan, akses terhadap pengacara yang berkualitas dan keberadaan sistem peradilan yang transparan dan efektif. Sayangnya, masih banyak warga yang tidak mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan karena biaya yang tinggi atau kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka.

Dalam hal dasar hukum, konstitusi Indonesia menjamin prinsip-prinsip ketertiban dan keadilan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Yang dimana kita tau isi dari pasal tersebut mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan ketertiban dan keadilan di Negara nya sendiri.

Namun, implementasi dari prinsip-prinsip ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya akses terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan reformasi hukum yang menyeluruh guna meningkatkan ketertiban dan keadilan di Indonesia.

Langkah -langkah yang dapat diambil termasuk memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan akses terhadap sistem peradilan bagi semua warga, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Selain itu, pendidikan hukum juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia.

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya ketertiban dan keadilan di Indonesia. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum  masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan adil, sulit untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga negara. Selain itu, permasalahan struktural seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi juga berkontribusi terhadap melemahnya ketertiban dan keadilan. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Hukum di Indonesia berperan penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan. Rendahnya etika di kalangan penegak hukum menjadi salah satu penyebab hilangnya keadilan dan ketertiban di Indonesia. Korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum diperlukan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Aparat penegak hukum harus bertindak jujur dan menerapkan hukum secara adil dan transparan.

Hilangnya rasa hormat terhadap lembaga peradilan juga merupakan isu penting. Kurangnya kesadaran hukum, lemahnya model budaya hukum dan lemahnya sistem proses peradilan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum yang lebih baik. Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas hukum di Indonesia agar keadilan dan ketertiban di Indonesia berjalan dengan baik . Mereka harus memiliki pengetahuan hukum yang luas dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Masyarakat harus memahami bahwa hukum bukan sekedar aturan yang harus dihormati tetapi juga merupakan jaminan bagi kebaikan bersama.

Menurut saya mengenai hukum di Indonesia menyoroti beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan hukum di negara ini. Kekuasaan hukum sering disalahgunakan dengan cara yang sewenang-wenang, tidak etis dan tidak adil, sehingga menimbulkan masalah legitimasi. Fungsi hukum harus mengatur dan membatasi kekuasaan agar tidak terjadi ambiguitas dan paradoks kekuasaan.

Penegakan hukum yang adil di Indonesia belum memenuhi harapan. Lembaga penegak hukum harus menunjukkan integritas dan tekad untuk menerapkan hukum dengan benar. Proses masuknya lembaga penegak hukum harus melalui jalur yang tepat dan lembaga penegak hukum itu sendiri harus mematuhi peraturan dan standar hukum. Ketimpangan sosial di Indonesia juga memperburuk masalah penegakan hukum. Penerapan hukum yang adil diperlukan untuk menutup kesenjangan ini dan mencegah terciptanya sumber daya manusia yang tidak terampil.

Masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan respons yang buruk terhadap sistem hukum Indonesia. Mereka berpendapat bahwa sistem hukumnya sendiri sudah baik namun implementasinya belum sesuai harapan. Hilangnya kepercayaan terhadap hukum Indonesia juga menjadi masalah. Oleh karena itu, perlu adanya perjuangan dari pihak penegak hukum dan masyarakat untuk menegakkan hukum yang adil dan mengoptimalkan sistem hukum. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum adalah dengan mengoptimalkan mediasi kriminal di Indonesia. Sistem hukum yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum.

Penulis : Dimas Martua Panggabean ( Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi)