DISTRIKBERITA.COM| Satu lagi megaproyek di industri pariwisata Indonesia mulai direalisasikan. Program Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan menyerap tenaga kerja hingga 308.000 orang dengan nilai investasi Rp381 triliun hingga 2080.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal ada desakan proyek Rempang Eco-City di Batam dicabut sebagai proyek strategis nasional (PSN). Hal ini lantaran adanya konflik yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menko Marves Luhut B Pandjaitan mengakui pendekatan pemerintah dalam proyek Rempang Eco City kurang pas, termasuk masalah pembebasan tanah.
Kenapa mesti dicabut, barangnya bagus. Kalau ada yang salah satu, ya diperbaiki satulah. Jangan main cabut,” kata Luhut saat ditemui pada pembukaan acara Marine Spatial Planning Services Expo (MSPS) 2023 di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Menurutnya, jika proyek Rempang Eco-City jadi dihapus atau tidak dilanjutkan maka akan merugikan Indonesia Sendiri.
Untuk itu, pemerintah akan ‘slow down’. Sementara Ombudsman RI menemukan maladministrasi oleh BP Batam dan Pemko Batam pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
BP Batam telah mencanangkan alokasi 16.500 ha lahan menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata, meski Hak Pengelolaan Lahan (HPL) belum dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.
Lahan tersebutpun belum clear and clean karena ada penguasaan dan bangunan di atasnya. Tanpa HPL, relokasi warga tidak memiliki kekuatan hukum.
