DISTRIKBERITA.COM | Dinasti Politik di indonesia menjadi topik yang semakin hangat diperbincangkan, seiring dengan semakin seringnya anggota keluarga pemimpin menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Fenomena ini memicu berbagai tanggapan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait isu nepotisme dan kompetensi pejabat yang di angkat berdasarkan hubungan keluarga. Situasi dinasti politik terjadi ketika wewenang politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu keluarga. Kejadian ini sering terlihat di berbagai negara, baik secara lokal maupun nasional. Dinasti politik dianggap sebagai sesuatu yang inheren dalam sistem nilai dan budaya, dimana kekuasaan seringkali terpusat pada trah keluarga yang harus dikembangkan, tanpa memandang skala nasional atau lokal, yang menyebabkan ketidakadilan dalam berdemokrasi. Meskipun politik dinasti cepat memberikan stabilitas dalam pemerintahan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, transparansi, dan rotasi kekuasaan yang sehat dalam sebuah negara.
Dinasti politik memiliki pengaruh yang siginifikan dalam sistem politik di indonesia. Meskipun dinasti politik telah memberikan konstitusi terhadap stabililitas politik di berbagai daerah, namun dampak negatifnya mempengaruhi kepercayaan publik. Dinasti politik mempersempit ruang partisipasi politik bagi masyarkat luas karena di dominasi calon kepala daerah atau calon-calon lain oleh kelompok tertentu dengan akses dan sumber daya lebih besar. Dinasti politik meniru langkah-langkah yang dilakukan para penguasa jaman dulu, era kerajaan. Dimana orang tua akan memeberikan kekuasaanya kepada anak atau kerabat terdekat yang ditunjuk.
Dinasti politik di indonesia sebenarnya jarang dibahas, apalagi menjadi topik diskusi. Padahal dalam praktiknya, dinasti politik adalah serangkaian strategi yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut berada di pihak mereka dan membuka keuntungan bagi mereka, seperti keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam hierarki organisasi.
Ada juga praktik dinasti politik yang melibatkan pembagian kekuatan politik di dalam keluarga, dimana salah satu anggota keluarga bergabung dengan partai lain untuk bersaing memperebutkan posisi seperti bupati, gubernur, atau bahkan presiden. Meski tidak ada yang salah dengan dinasti politik, karena undang-undang mengizinkan siapa saja yang dipilih dan memilih, dinasti poltik bisa membuat orang yang tidak berkompeten memperoleh kekuasaan, sementara orang yang kompeten tidak digunakan karena bukan anggota keluarga. Akibatnya, cita-cita kebangsaan tidak tercapai karena pemimpin atau pejabat negara kurang mampu melaksanakan tugasnya, Oleh karena itu, sistem dinasti politik bukanlah pilihan yang cocok untuk diterapkan di indonesia, karena indonesia bukan negara monarki yang menentukan pemimpin berdasarkan keturunan.
Dengan adanya dinasti politik, muncul nepotisme terselubung yang dilakukan oleh kepala daerah atau bahkan presiden dengan menempatkan kerabat atau orang terdekatnya dengan posisi strategis di pemerintahan. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memperkuat solidaritas kekuasaan sehingga dapat dipertahankan dalam berbagai generasi. Fenomena inilah yang saat ini terjadi di berbagai kabupaten/kota di indonesia, dimana pergantian pucuk kepemimpinan daerah berlangsung secara tertutup dan ekseklusif. Pergantian tersebut sering terjadi di kalangan dekat, seperti istri, anak, saudara kandung, atau saudara tiri dari pemimpin tersebut. Dugaan ini mungkin dimaksudkan untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah dimulai, tetapi masyarkat menganggapnya terlalu sederhana dan biasa. Kenyataanya, seringkali tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan agar tidak diambil alih oleh pihak lain, meskipun ini masih merupkan asumsi publik.
Fenomena dinasti politik di indonesia menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Sementara sebagian berpendapat bahwa hal ini dapat menjamin keberlanjutan program pembangunan, lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap kompetensi dan integritas pemerintahan. Di tengah perdebatan ini, masyarakat dan pemangku kebijakan harus terus mengawasi dan mengevaluasi praktik-praktik politik yang berlangsung, guna memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benar-benar mampu dan layak untuk mengemban amanah rakyat, serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dpat merugikan negara.
Oleh : Ananda Jingga Putri Utami, Mahasiswa Ilmu pemerintahan UIN STS Jambi
