Jambi – Ketegangan pasca Pemilihan Raya (Pemira) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Jambi kian memuncak setelah muncul dugaan ketidaknetralan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Bawaslu FH. Sejumlah bukti dan informasi yang beredar di media sosial serta tangkapan layar dari berbagai sumber menunjukkan adanya keberpihakan yang mencederai prinsip dasar demokrasi kampus. Dua tokoh tersebut yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan. justru tampak berada dalam barisan tim koalisi 01, yang turut terlibat dalam berbagai insiden pasca-pemilihan.
Dugaan keberpihakan ini diperkuat oleh kejadian anarkis yang terekam CCTV Fakultas Hukum, menunjukkan tindakan intimidatif dan fisik yang dilakukan oleh tim koalisi 01, termasuk oleh tokoh bernama Hayat dan Yogi. Menurut sumber di lapangan, kedua tokoh tersebut diketahui memiliki kedekatan dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.
Berita Atas Keputusan Bawaslu yang di lansir oleh akun media sosial Instagram @bawaslu.fhunja merupakan berita hoax yang seharusnya tidak disebarluaskan dikarena Tugas KPU dan BAWASLU itu sendiri telah selesai setelah penyerahan berita acara ke dekanat pukul 14.58 Wib.
keterangan tersebut diperkuat oleh Awal sebagai komisioner Bawaslu yang menjadi korban anarkis mengatakan bahwa “Setelah pengantaran Berita acara ke dekanat terkait penetapan hasil PEMIRA FH Unja, dinyatakan tugas KPU dan Bawaslu telah selesai”
Mahasiswa FH UNJA pun mulai angkat suara, menuntut agar Ketua KPU serta Ketua Bawaslu bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran etika dan integritas tersebut.
Pemira seharusnya menjadi wadah demokrasi dan regenerasi kepemimpinan kampus yang bersih dan berintegritas. Ketika penyelenggara diduga memihak dan merusak kepercayaan publik.
Redaksi akan terus menggali dan mengonfirmasi lebih lanjut terkait dugaan ketidaknetralan ini dari berbagai pihak.
