Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Jambi melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
DPD GPM Jambi menyambut baik langkah awal seleksi terbuka sebagai implementasi meritokrasi, namun mereka menduga kuat bahwa proses tersebut telah dialihkan menjadi ajang formalitas belaka yang disetir oleh kepentingan politik.
“Meritokrasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Revaldo Purba dari DPD GPM Jambi.
Dugaan Kompromi Politik dan Titipan Elit
Revaldo Purba menyatakan kekhawatiran bahwa seleksi terbuka yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi kepala daerah dalam memilih sumber daya manusia yang handal dan kompeten, kini justru hanya bersifat seremonial.
“Tapi yang terjadi, seleksi terbuka ini hanya sebuah seremonial dan formalitas belaka. Bahkan, dugaan kami bahwa hasil dari seleksi terbuka ini adalah atas dasar kompromi-kompromi politik dan kepentingan-kepentingan para elit politik,” ungkap Revaldo Purba dengan tegas.
Menurut GPM Jambi, jabatan strategis di Muaro Jambi seharusnya menjadi representasi harapan rakyat untuk memiliki pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, jika hasil seleksi didasarkan pada titipan dan kepentingan penguasa, maka tujuan meritokrasi tersebut gagal tercapai.
Desakan Agar Tidak Hanya Jadi Ajang Seremonial
DPD GPM Jambi berharap penilaian Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Kabupaten Muaro Jambi diberikan kepada peserta yang benar-benar mampu mempresentasikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik dan sesuai dengan keinginan publik.
“Jangan semata-mata atas kepentingan individu ataupun kelompok, bukan atas dasar titipan dan bukan atas keinginan penguasa itu sendiri dan kiranya hal ini menjadi tolak ukur bukan hanya menjadi ajang seremonial belaka,” tutup Revaldo.
Dengan demikian, DPD GPM Jambi menekankan bahwa integritas hasil seleksi ini sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan Muaro Jambi terhadap kebutuhan masyarakat.
