Situasi politik Indonesia pada September 2025 tengah berada dalam fase yang sangat dinamis dan penuh ketegangan. Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai aspek kebijakan pemerintahan dan lembaga legislatif. Demonstrasi ini dipicu terutama oleh kontroversi terkait besarnya tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Selain itu, tuntutan reformasi struktural di berbagai sektor termasuk Polri, DPR, dan militer mengemuka dengan tegas.
Salah satu elemen penting dalam dinamika ini adalah 13 tuntutan yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Tuntutan tersebut mencakup isu-isu strategis seperti:
Pengurangan tunjangan DPR yang dianggap berlebihan,
Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi,
Reformasi menyeluruh terhadap Polri dan DPR,
Penghentian tindakan represif aparat terhadap demonstran,
Peningkatan kesejahteraan pendidik, serta
Perlindungan hak-hak dasar rakyat dalam kerangka negara demokratis.
Sayangnya, sebagian aksi unjuk rasa ini berkembang menjadi kerusuhan di beberapa daerah. Insiden penyerangan dan pembakaran kantor DPRD serta Polres menjadi sorotan nasional, menandai eskalasi ketegangan antara warga sipil dan aparat negara. Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, telah merespons dengan langkah-langkah seperti pencabutan tunjangan perumahan DPR dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan, termasuk dugaan unsur makar dan terorisme.
Namun, pendekatan yang terlalu mengedepankan aspek keamanan berpotensi memperburuk ketegangan yang ada. Pengamanan ketat dengan pengerahan ribuan aparat di sekitar gedung DPR justru menimbulkan kekhawatiran publik atas penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Hal ini mempertegas adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, serta memperlihatkan ketidakseimbangan antara hak demokratis warga negara dan respons keamanan negara.
Secara politis, unjuk rasa ini merupakan refleksi dari kegelisahan publik terhadap minimnya transparansi dan akuntabilitas pejabat negara. Tuntutan reformasi yang diusung mahasiswa dan masyarakat luas menunjukkan perlunya perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan lembaga negara. Jika aspirasi ini tidak direspons dengan bijak dan terbuka, risiko terjadinya instabilitas politik akan semakin besar.
Meski demikian, demonstrasi mahasiswa tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Dengan syarat aksi dilakukan secara damai dan terorganisir, serta direspons secara konstruktif oleh pemerintah dan aparat, gelombang protes ini dapat menjadi titik balik bagi lahirnya perubahan yang lebih baik di Indonesia.
Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan inklusif yang melibatkan dialog terbuka dengan berbagai pihak, khususnya mahasiswa dan masyarakat sipil. Kebijakan yang berpihak pada transparansi, keadilan sosial, serta pemberantasan korupsi harus segera dikedepankan sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap reformasi dan demokrasi.
