Senin, 25 Agustus 2025, Jakarta menjadi saksi amukan rakyat yang menolak diam di tengah ketimpangan sosial. Ribuan warga menumpahkan kemarahan mereka di depan Gedung DPR/MPR RI, menuntut keadilan atas tunjangan anggota DPR yang fantastis, sementara kehidupan rakyat biasa kian tercekik.
Dalam kekacauan itu, pemerintah melalui Komdigi justru memanggil TikTok dan Meta, menuding platform digital sebagai pemicu kericuhan. Warga yang mengunggah aksi nyata mereka di media sosial dianggap “provokator”, padahal yang sesungguhnya provokatif adalah sistem yang menindas rakyat.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, banyak pelajar ikut turun bukan karena media sosial, tetapi karena merasakan ketidakadilan sendiri. Dari sekolah hingga keluarga, ketimpangan sosial dan ekonomi membakar semangat mereka untuk menuntut keadilan.
Di lapangan, situasi semakin panas: mobil dinas pejabat hancur, pos polisi terbakar, dan jalanan ibu kota berubah menjadi arena perlawanan rakyat melawan elit yang acuh tak acuh. Semua ini merekam satu pesan tegas: rakyat tidak akan diam lagi.
