BREAKING NEWSHUKUM DAN KRIMINALNASIONAL

Demo 25 & 28 Agustus: Dari Pelajar ke Buruh, Jakarta Bakal Jadi Lautan Aspal dan Api

×

Demo 25 & 28 Agustus: Dari Pelajar ke Buruh, Jakarta Bakal Jadi Lautan Aspal dan Api

Sebarkan artikel ini

Jakarta kembali bergolak dalam empat hari terakhir. Aksi demo pelajar 25 Agustus yang ricuh, diikuti demo buruh 28 Agustus, memperlihatkan rakyat tidak lagi mau diam menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang diciptakan elit politik. Jalanan ibu kota berubah menjadi arena perlawanan rakyat yang menuntut keadilan.

 

Gelombang Pertama: Demo Pelajar, 25 Agustus 2025

 

Ribuan pelajar turun ke jalan menuntut pembubaran DPR dan keadilan sosial.

 

Kerusuhan terjadi: pos polisi di Petamburan dibakar, beberapa mobil dinas pejabat dirusak.

 

Media sosial ramai dengan video aksi pelajar, tetapi pemerintah melalui Komdigi menuding TikTok dan Meta memprovokasi massa.

 

Fakta: Menurut KPAI, banyak pelajar ikut turun karena terdorong ketidakadilan nyata, bukan hanya konten media sosial.

 

 

Gelombang Kedua: Demo Buruh, 28 Agustus 2025

 

Buruh dari berbagai serikat pekerja turun menuntut upah layak, kesejahteraan, dan perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil.

 

Aksi buruh menambah tekanan politik ke pemerintah dan DPR.

 

Fakta: Serikat buruh melaporkan lebih dari 5.000 peserta aksi, beberapa titik di Jakarta mengalami kemacetan parah, tapi mayoritas aksi berlangsung damai.

 

 

Reaksi Pemerintah dan Media Sosial

 

Komdigi memanggil TikTok dan Meta, menekankan pentingnya kontrol konten agar tidak ada “provokasi” dan disinformasi.

 

Kritikus menilai pemerintah lebih fokus mengatur platform digital daripada mendengarkan suara rakyat.

 

Fakta: Wamen Komdigi, Angga Raka Prabowo, menyatakan banyak konten demo yang “tidak real” bahkan ada yang dibuat pakai AI.

 

 

Analisis:

 

Demo pelajar + buruh dalam empat hari menunjukkan solidaritas lintas generasi rakyat terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi.

 

Media sosial hanya menjadi sarana dokumentasi; akar masalah tetap pada ketidakadilan sistemik.

 

Fakta: Data APBN 2025 menunjukkan tunjangan anggota DPR tetap fantastis, sementara upah minimum dan biaya hidup rakyat jauh tertinggal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *