Oleh : Christabella Jessica Faomasi Telaumbanua
Kasus Nur Afifah Balqis, yang dikenal sebagai koruptor termuda kedua di Indonesia pada usia 24 tahun, menjadi sorotan penting dalam konteks penegakan hukum dan integritas generasi muda. Nur Afifah, yang menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, terbukti menjadi penampung dan pengelola suap miliaran rupiah dari Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Penangkapan dan vonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp300 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Samarinda menegaskan bahwa hukum tidak memandang usia dalam menindak pelaku korupsi.
Secara hukum, kasus ini menegaskan prinsip bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang harus diberantas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan dan harapan masa depan bangsa. Nur Afifah bukan hanya melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintahan. Kasus ini mengingatkan bahwa posisi strategis dan usia muda tidak menjamin integritas, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah regenerasi koruptor baru.
Ironi dari kasus ini adalah bagaimana sosok muda yang seharusnya menjadi inspirasi positif justru terjerat dalam praktik korupsi yang merugikan negara. Narasi media sosial yang kadang membingkai kasus ini dengan istilah “inspiratif” justru berpotensi membingungkan publik dan melemahkan pesan moral antikorupsi. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara inspirasi yang lahir dari prestasi dan kontribusi positif dengan sorotan akibat pelanggaran hukum. Kasus Nur Afifah harus menjadi pembelajaran bahwa pendidikan karakter, etika, dan kesadaran hukum harus diperkuat sejak dini agar generasi Z tidak menjadi pelaku kejahatan korupsi, melainkan agen perubahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Secara sosial, kasus ini juga mencerminkan kegagalan sistem dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab pada generasi muda. Pengawasan internal partai politik, pendidikan antikorupsi, serta pembinaan moral harus menjadi prioritas untuk mencegah kasus serupa terulang. Nur Afifah Balqis menjadi simbol peringatan bahwa regenerasi kepemimpinan yang bebas korupsi bukan hanya soal usia, tetapi soal kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai hukum dan etika publik.
Dengan demikian, kasus Nur Afifah Balqis menuntut respons serius dari aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat luas untuk memperkuat penegakan hukum dan pendidikan antikorupsi. Hanya dengan demikian, generasi Z dapat benar-benar menjadi harapan bangsa yang membawa perubahan positif, bukan menjadi bagian dari masalah korupsi yang telah lama menggerogoti Indonesia.
