Indonesia adalah negara berkembang yang kaya akan budaya baik itu suku,tarian, dan bahasa. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bahasa sebab bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan diantaranya bahasa daerah dan bahasa pemersatu. Bahasa dapat menunjukkan pribadi seseorang, karakter, watak atau pribadi seseorang dapat di identifaksikan dari perkataan yang di ucap. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun, teratur, sistematis, jelasdan lugas mencerminkan penuturnya berbudi. Adapula melalui penggunaan bahasa yang tidak sopan, kasar, dan tidak santun menunjukkan pribadi yang tidak baik. Karena itu penggunaan bahasa sebagai alat yang efektif dalam proses penyampaian perasaan dan kehendak.
Debat tersebut mengikutsertakan Presiden Anies Baswedan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar ( cak imin) sebagai pasangan calon 01, calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon 02, calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD sebagai pasangan calon 03. Pada 12 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umun (KPU) bersama tiga tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati dua nama yang akan menjadi moderator, yaitu velerina Daniel dan Ardianto Wijaya.
Debat pilpres ini akan membahas tujuh topik. Topik yang pertama adalah tentang “Pemerintahan, Hukum HAM, Pemberatasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
- RUMUSAN MASALAH
- Bagaimana kontroversi putusan eks ketua MK terkait batas usia capres-cawapres? (Anies ke Prabowo)
- Bagaimana mengatasi pengangguran? ( prabowo ke ganjar)
- Apa yang membuat Jakarta tetap layak menjadi ibu kota dan menolak pemindahan ke IKN? (Ganjar ke Anies)
- TUJUAN PENELITIAN
- Untuk Mengetahui putusan MK terkait batas usia capres-cawapres
- mendeskripsikan cara mengatasi pengangguran
- Mengetahui apa yang membuat jakarta tetap layak menjadi ibu kota
materi debat pada segmen keempat bukan berasal dari para panelis. Ketiga capres melakukan debat dengan memberikan pertanyaan dan sanggahan satu sama lain. Pertanyaan pertama diajukan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto terkait kontroversi putusan eks ketua MK terkait batas usia capres-cawapres. Putusan yang melanggar kode etik itu dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka untuk lolos administrasi pendaftaran Pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari segi hukum untuk memakai putusan tersebut. Hal ini karena karena keputusan yang ditetapkan oleh eks Ketua MK itu sudah bersifat final. Kemudian, pertanyaan kedua disampaikan Prabowo kepada Ganjar terkait masalah mengatasi pengangguran. Hal itu dijawab ganjar dengan solusi pembangunan pusat bisnis, pendirian sekolah vokasi, dan kuliah gratis bagi anak dari keluarga miskin. Pertanyaan terakhir disampaikan Ganjar kepada Anies terkait apa yang membuat Jakarta tetap layak menjadi ibu kota dan menolak pemindahan ke IKN. Pertanyaan itu dijawab oleh Anies yang menegaskan bahwa permasalahan di Jakarta masih bisa diatasi.
Ia juga mengkritik bahwa UU yang disahkan untuk IKN tidak melalui dialog publik sehingga masi hterus diperdebatka Pertanyaan pertama diajukan Prabowo untuk Anies Baswedan terkait polusi udara di Jakarta. Pertanyaan itu ditanggapi oleh Anies mengklaim bahwa polusi udara di Jakarta diatasi dengan tiga upaya. Pertama, dengan pengendalian emisi kendaraan bermotor dan pengujian emisi. Kedua, dengan elektrifikasi kendaraan umum dan ketiga dengan konversi kendaraan umum. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ganjar kepada Prabowo terkait pelanggaran HAM dan penghilangan paksa yang diduga melibatkan Prabowo. Pertanyaan itu ditepis oleh Prabowo yang menegaskan tidak terlibat dengan kasus pelanggaran HAM apapun. Ia juga menilai bahwa kasus pelanggaran HAM yang dicontohkan Ganjar seharusnya menjadi tanggung jawab cawapresnya Mahfud MD. Pertanyaan ketiga disampaikan Anies kepada Ganjar mengenai tanggapannya soal kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50 (KM 50). Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ganjar dengan memberi usulan menciptakan kembali Undang-undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU KKR dibentuk untuk mengusut kasus-kasus yang sulit dibereskan.
Sub Theme 1 (Anies Baswedan)
- Mengkritik soal menyelenggarakan pemerintah yang sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum indonesia.
Negara hukum menenpatkan sebagai rujukan utama untuk memastikan rasa keadilan, memberikan pemanfaatan dan memberikan kepastian kepada warga negara. Banyak aturan yang ditekuk oleh pemegang kekuasaan. Sering tidak sesuai dengan prinsip – prinsip yang kita pegang.
- Kelompok rentan perlu mendaptkan pelayanan prioritas dari penyelenggaraan pemrintah.
Karna itu kami mendidikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampe kebawah kami akan tegakkan hukum kepada siapa saja, dikembalikan marwah kehidupan hukum bernegara yang menepatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi.
Sub Theme 2 (Prabowo Subianto)
- Prabowo meningkatkan soal persatuan dan kesatuan, dan tidak perlu saling menghasut/mencela
para pemimpin bangsa harus dapat memberikan contoh terhadap rakyat Indonesia, yang terdiri dari ratusan kelompok etnis. pemimpin harus mampu bersikap dewasa menghadapi berbagai situasi apa pun. Kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Pemimpin itu harus ing ngarso sung tulodo, harus memberi contoh,” imbuhnya. Dia juga menyebutkan akan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi hingga ke akarnya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo-Gibran akan perbaiki yang harus diperbaiki, kami akan tegakkan yang perlu ditegakkan. Kami bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
- Konflik HAM di papua adalah masalah rumit dan sulit di tangani karena melibatkan berbagai faktor geopolitik hingga ideologi
Terkait HAM dan kekerasan di Papua, Prabowo menilai ada gerakan separatis tumbuh di Bumi Cendrawasih yang juga melibatkan campur tangan asing. Dia menyampaikan strateginya untuk menyelesaikan kasus kekerasan di Papua, antara lain menegakkan hukum, memperkuat aparat, dan meningkatkan pembangunan ekonomi.
Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan ini kita sudah ikuti cukup lama dan kita melihat ada campur tangan asing
Dia menyinggung gerakan terorisme di Papua. Menurutnya, kelompok-kelompok itu sudah mulai menyerang warga sipil di Papua. Prabowo menawarkan sejumlah solusi terkait pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya memperkuat kehadiran aparat. Rencana saya pertama tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.
Sub Theme 3 (Ganjar Pranowo)
- Minimnya fasilitas kesehatan
ketika berkunjung ke Merauke, Papua, dia terenyuh dengan kisah Pendeta Leonard Batfeny yang ikut turun tangan melayani kesehatan warga. Padahal, Pendeta Leo bukan seorang tenaga kesehatan resmi, namun terpaksa turun tangan karena kurangnya pelayanan kesehatan. “Di Merauke kami menemukan seorang pendeta namanya Pak Leo, dia harus menolong seorang ibu yang melahirkan karena tidak adanya faskes. Dia belajar dari Youtube, sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapatkan,” kata Ganjar dalam acara debat capres di Kantor KPU. Melihat keadaan tersebut, Ganjar berjanji akan mewujudkan fasyankes yang merata. Dia berjanji untuk mengadakan program ‘satu desa, satu puskesmas.’ “Maka kita sampaikan kepada pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa satu puskesmas atau pustu (puskesmas pembantu) dengan satu nakes yang ada,” ujar Ganjar. Persoalan yang dikemukakan Ganjar, merupakan pekerjaan rumah pemerintah di sektor kesehatan yang masih belum rampung. Kesenjangan pelayanan hak kesehatan menunjukkan disparitas yang terjadi bukan hanya soal urusan ekonomi semata. Persoalan hajat hidup orang banyak seperti kesehatan, masih belum merata didapatkan warga.
- Minimnya akses internet
berdasarkan keluhan dari masyarakat saat dirinya berkampanye ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, lanjut Ganjar, akses internet itu sangat dibutuhkan, khususnya untuk para siswa belajar. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami? Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan akses internet, padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa,” kata Ganjar saat debat pertama capres di Kantor KPU. Masalah akses tersebut dapat tecermin dari data tingkat penetrasi internet. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penetrasi internet Indonesia sebesar 66,48% pada 2022. Jumlah itu meningkat 4,38% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 62,1%. Berdasarkan wilayahnya, tingkat penetrasi internet masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, khususnya Jawa. Sedangkan, tingkat penetrasi internet di wilayah timur Indonesia, termasuk NTT, tergolong rendah. Adapun, Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat penetrasi internet tertinggi mencapai 84,65% pada 2022. Posisinya diikuti oleh Kepulauan Riau dengan tingkat penetrasi internet sebesar 82,4%. Selanjutnya ada Kalimantan Timur dengan 80,56% warganya yang telah mengakses internet. Lalu, tingkat penetrasi internet di Kalimantan Utara dan Yogyakarta masing-masing sebesar 77,43% dan 75,38%. Tingkat penetrasi internet di Jawa Barat dan Banten masing-masing sebesar 71,12% dan 70,73%. Sementara, tingkat penetrasi internet di Bali tercatat sebesar 70,59%. Di sisi lain, Papua menjadi provinsi dengan tingkat penetrasi internet terendah lantaran hanya 26,32%. Di atasnya ada Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara dengan penetrasi internet masing-masing sebesar 47,39% dan 50,2%.
Penulis : Syafiiqah Al-Amiirah (Universitas Jambi/Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Politik)
